MITRA — Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memastikan diri terlibat dalam pengendalian inflasi nasional melalui rapat koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin (24/8/2026). Bupati Ronald Kandoli mengikuti agenda tersebut secara virtual dari ruang kerjanya, bersama unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait.
Rakor ini menjadi ajang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga daya beli masyarakat. Selain membahas inflasi, forum yang sama juga mengevaluasi sejauh mana dukungan pemda terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah.
Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah diminta memaparkan langkah konkret pengendalian inflasi di wilayah masing-masing. Pemantauan harga komoditas strategis menjadi salah satu poin utama yang dibahas, mengingat fluktuasi harga kebutuhan pokok berdampak langsung pada tingkat inflasi daerah.
Evaluasi Program 3 Juta Rumah juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah diminta melaporkan kesiapan lahan, perizinan, serta dukungan regulasi yang mempermudah percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagi Kabupaten Minahasa Tenggara, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi indikator utama kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan langsung bupati dalam rakor ini menunjukkan komitmen pemkab dalam merespons arahan pusat, sekaligus memastikan program strategis nasional berjalan di tingkat daerah.
Partisipasi dalam rakor ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam paparan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Rakor yang diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia ini diharapkan menghasilkan langkah kebijakan yang terukur dan dapat diimplementasikan langsung di lapangan, termasuk di Sulawesi Utara.