JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani dampak gempa bumi berkekuatan 7,7 SR yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 lalu. Fokus utama adalah memastikan layanan air bersih tetap berjalan selama masa tanggap darurat dan memetakan kebutuhan pemulihan infrastruktur.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Ia meminta jajarannya untuk segera memeriksa dan menangani sarana air bersih serta sanitasi yang terdampak.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan," kata Menteri Dody Hanggodo.
Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK) NTT telah memeriksa sarana air minum di Kabupaten Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan meliputi Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, hingga tampungan air masyarakat.
Salah satu perbaikan dilakukan pada jaringan pipa SPAM Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende yang rusak dan sempat mengganggu aliran air. Bersama PDAM Kabupaten Ende, perbaikan dimulai sejak 16 Agustus dan selesai pada malam 17 Agustus 2026, sehingga air kembali mengalir ke sambungan rumah warga.
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Pamsimas juga dilibatkan untuk mendata kerusakan dan langsung menangani sarana yang bermasalah di lapangan. Pendataan ini penting agar penanganan bisa tepat sasaran.
Sebanyak 10 personel tambahan diberangkatkan dari Kupang untuk memperkuat pemeriksaan di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Mereka bertugas mengecek kondisi sarana dan mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan.
Di Kabupaten Nagekeo, 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Sebanyak 2 unit MTA sudah berada di lokasi, sementara 1 unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya dipakai untuk penanganan banjir Mauponggo.
Selain itu, disiapkan 16 unit Hidran Umum (HU) yang terdiri dari 8 unit dukungan yang tersedia dan 8 unit HU pinjam pakai. Di Kupang, Kementerian PU juga menyiagakan 2 unit mobil tangki air dan 1 unit truk tinja sebagai cadangan.
Menteri Dody menekankan bahwa penanganan dilakukan bertahap mengikuti hasil pemeriksaan dan kebutuhan di masing-masing daerah. Ia memastikan upaya akan terus dioptimalkan sesuai kondisi lapangan.
"Kami akan terus lakukan pengecekan dan inventarisasi di lapangan supaya penanganannya tepat sasaran. Kalau sumber air dan jaringan masih bisa difungsikan, kami optimalkan. Kalau belum, kita siapkan alternatif agar masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih selama masa tanggap darurat," jelas Dody Hanggodo.
Kementerian PU juga terus mendata pos-pos pengungsian agar kebutuhan air dan sanitasi cepat terpenuhi. Jika diperlukan, mobilisasi sarana air minum bisa dilakukan dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya.
Pemenuhan air bersih akan dioptimalkan melalui SPAM atau PDAM selama jaringan berfungsi. Bila jaringan terganggu, dukungan diberikan lewat mobil tangki, hidran umum, tampungan air, dan sarana lain sesuai kebutuhan di lapangan.