MANADO — Jelang pengukuhan pada Senin (10/8/2026), jajaran pengurus Srikandi Jaga Desa Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus merampungkan berbagai persiapan. Organisasi yang merupakan sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) ini akan melantik pengurus DPD dan DPC se-Sulut untuk masa bakti 2026-2031 di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado.
Ketua panitia memastikan seluruh rangkaian acara sudah siap, mulai dari prosesi pengukuhan hingga agenda tambahan yang menyertai kegiatan tersebut. Pengukuhan ini dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa.
Sepekan sebelum pelaksanaan, pengurus Srikandi Jaga Desa Sulut telah melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy pada 29 Juli 2026 lalu. Dalam pertemuan tersebut, dibahas persiapan musyawarah daerah serta kelancaran pelantikan dan pengukuhan pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Langkah ini diambil agar prosesi berjalan tertib dan sesuai dengan protokol organisasi. Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan kegiatan yang melibatkan banyak kader dari berbagai daerah di Sulut berlangsung aman.
Rangkaian acara pengukuhan tidak hanya berhenti pada seremonial pelantikan. Dalam agenda yang sama, akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa. Setelah itu, panitia juga akan menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada jajaran pengurus dan anggota DPD Srikandi Jaga Desa Sulut.
Penyerahan KTA ini menjadi simbol pengakuan resmi atas keanggotaan dan peran aktif para kader dalam organisasi. Srikandi Jaga Desa sendiri secara nasional telah dikukuhkan pada 3 Juli 2026 di Jakarta.
Salah satu agenda yang menarik perhatian dalam pengukuhan ini adalah simbolis pelepasan peserta pelatihan Srikandi Jaga Desa ke Jepang. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan para kader, khususnya dalam melihat praktik pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa di negara maju.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para kader yang kembali dari Jepang mampu membawa ide-ide baru yang aplikatif untuk diterapkan di desa masing-masing di Sulut.
Pengukuhan DPD dan DPC Srikandi Jaga Desa se-Sulut diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni organisasi semata. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi titik awal penguatan peran perempuan dalam mendukung pembangunan dan tata kelola desa di Sulawesi Utara.