SULAWESI UTARA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin langsung pelantikan 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026, Rabu (29/7/2026) hari ini. Pelantikan digelar di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dari total lulusan, sebanyak 728 orang merupakan putra dan 476 orang putri.
Seluruh Pamong Praja Muda yang dilantik akan langsung ditugaskan di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Kementerian Dalam Negeri memastikan penempatan mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengisian jabatan di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan persiapan di lokasi sudah rampung. "Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk kedatangan Bapak Presiden di Jatinangor untuk wisuda para praja ya. Pak Menteri [Dalam Negeri Tito Karnavian] sendiri sekarang posisinya sedang di kampus IPDN mempersiapkan segala sesuatunya agar maksimal," ujarnya kepada awak media, Rabu (29/7/2026). Bima Arya berharap tidak ada perubahan agenda kepresidenan.
Dalam rangkaian acara, Presiden Prabowo juga akan memberikan penghargaan kepada sepuluh lulusan terbaik. Penghargaan tertinggi, Kartika Astha Brata, diberikan kepada Aji Bayu Ramadhan, S.Tr.I.P., yang meraih predikat lulusan terbaik secara keseluruhan. Sementara itu, penghargaan Sapta Adhi Praja diberikan kepada sembilan siswa lainnya yang juga mencatatkan prestasi akademik unggulan.
Prosesi pelantikan ini menjadi agenda tahunan pemerintah untuk mencetak pamong praja yang akan mengisi birokrasi di tingkat pusat dan daerah. IPDN sebagai institusi pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri terus menjadi pemasok utama aparatur sipil negara (ASN) di sektor pemerintahan dalam negeri.
Penempatan langsung ke wilayah 3T menjadi perhatian utama dalam pelantikan kali ini. Kebutuhan formasi ASN di daerah-daerah terpencil kerap tidak terisi akibat minimnya minat dan aksesibilitas. Dengan adanya penugasan langsung ini, pemerintah berharap kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan dan tertinggal dapat meningkat secara bertahap.
Selain itu, kehadiran Presiden Prabowo secara langsung di lokasi pelantikan menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap regenerasi birokrasi. Momentum ini juga menjadi ajang evaluasi bagi Kementerian Dalam Negeri dalam menyiapkan kader-kader pemerintahan yang siap ditempatkan di medan tugas paling berat sekalipun.