SULAWESI UTARA — Seluruh direktur utama bank pelat merah, mulai dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), hingga PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), memenuhi panggilan DPR. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan itu baru berakhir sekitar pukul 17.45 WIB.
Mukhamad Misbakhun menjelaskan, rapat sengaja digelar tertutup karena materi pembahasan menyangkut penyaluran kredit yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. "Kita ingin mendengarkan secara khusus apa saja yang menjadi isu di dalam penyaluran kredit Himbara terkait dengan SAL itu," ujarnya seusai rapat.
Meski enggan merinci sektor mana saja yang telah menyerap dana tersebut, Misbakhun menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai rencana penambahan dana SAL. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana injeksi tambahan Rp 100 triliun, yang akan membuat total dana SAL di Himbara mencapai Rp 400 triliun.
Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menjadi satu-satunya pimpinan bank yang angkat bicara seusai rapat. Ia memastikan pihaknya hanya mengikuti arahan pemerintah dalam menyalurkan dana tersebut.
"Kami mengikuti apa yang diarahkan pemerintah," kata Riduan.
Ia menambahkan, dana SAL di Bank Mandiri disalurkan ke sektor riil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor swasta. Riduan menekankan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk aktivitas spekulatif.
Misbakhun menyampaikan, berdasarkan laporan para direktur utama Himbara, penyaluran dana SAL tidak menghadapi hambatan berarti. "Tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja. Yang pasti, dorongan dana SAL itu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal positif bagi pelaku pasar bahwa likuiditas perbankan nasional masih terjaga. Rapat lanjutan bersama OJK dan KSSK dijadwalkan untuk membahas kondisi likuiditas secara lebih mendalam.