SULAWESI UTARA — JAKARTA, suarapembaharuan.com - Gelombang pergantian direksi di tubuh BUMN tak menyentuh posisi Darmawan Prasodjo. Namun, di balik kekuatan posisinya yang disebut-sebut tak tergoyahkan sejak era Presiden Joko Widodo, muncul sorotan tajam terkait keputusan kontroversial yang diambilnya pada akhir Maret lalu.
Sumber internal PLN Pusat membocorkan bahwa Darmawan melakukan perombakan Direksi dan Komisaris di PT PLN Batam serta pergantian Direksi di PT PLN Nusantara Power Construction (NPC) pada H-3 Lebaran Idul Fitri 1446 H. PLN Batam merupakan anak perusahaan (AP) PLN, sementara NPC adalah bagian dari sub holding (SH) PLN, yaitu PLN Nusantara Power.
“Padahal waktu itu alasannya kenapa dua direksi PLN Nusantara Power yang sekarang kosong sampai sekarang tidak diisi, kata Pak Dirut masih nunggu bagaimana arahan Danantara,” ungkap sumber tersebut kepada Suara Pembaharuan, Jumat (11/4/2025). Sumber itu menambahkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Holding PLN pun belum dilakukan, dan tujuh direksi lainnya belum menerima Surat Keputusan (SK) setelah Darmawan dan Direktur Keuangan Sinthya Roesly diperpanjang masa jabatannya pada November lalu.
Keanehan lain terlihat pada penunjukan Direksi PLN NPC. Jabatan yang setara dengan Senior Manager di Unit Induk itu diisi oleh mantan General Manager PLN UID Jawa Agung Murdifi. Padahal, Agung Murdifi seharusnya pensiun sebagai pegawai PLN pada 1 April 2025. “Pejabat Direksi sebelumnya tidak bermasalah, tapi karena Darmo menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah menempatkan orang-orangnya sekalipun harus mengorbankan pegawai lainnya,” kecam sumber.
Praktik ini dinilai sebagai bentuk abuse of power, di mana keputusan korporasi diambil bukan berdasarkan kebutuhan bisnis, melainkan kepentingan pribadi untuk mengamankan posisi.
Ketua Umum IWO Teuku Yudhistira yang ditemui di Jakarta menilai situasi ini janggal. Ia membandingkan dengan BUMN lain seperti Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog yang direksi utamanya sudah diganti. “Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?,” tanya Yudhistira.
“Masih banyak orang-orang pintar dan lebih mumpuni di negeri ini untuk menduduki posisi Dirut PLN. Kalau mau ada penyegaran di PLN, copot Darmo, ganti dengan pihak lain, misalnya dari kader Gerindra yang kini berkuasa di Indonesia,” tegasnya.
Tak hanya soal perombakan, Yudhistira bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri sebelumnya juga telah melaporkan dugaan korupsi di era kepemimpinan Darmawan ke Kortas Tipikor Polri. Kasus tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. “Tapi kami tetap optimis, berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar dan masuk ke ranah hukum. Kita tunggu saja tanggal mainnya,” tutupnya.