BITUNG — Anggota DPR RI dari Partai Golkar Christiany Eugenia Paruntu menyambangi Kota Bitung, Sulawesi Utara, pada Senin (29/09/2026). Kedatangan mantan Ketua Partai Golkar Sulut itu untuk memantau penyaluran beras bantuan pangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah tersebut.
Dalam kunjungannya, Christiany didampingi Ketua DPD II Partai Golkar Bitung Cindy Wurangian dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bitung Cherry Mamesah. Ketiganya meninjau langsung proses penyaluran di Kantor Kelurahan Girian Atas dan Kantor Kelurahan Girian Indah.
Fokus Pengawasan: Tepat Sasaran dan Kendala Data Penerima
Christiany menyatakan kedatangannya ke Bitung bertujuan memantau dan mengawasi penyaluran bantuan pangan agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Ia mengakui masih ada sejumlah kendala terkait data penerima manfaat.
"Meski begitu Ibu CEP juga mengakui ada beberapa kendala terkait soal data penerima manfaat. Akan tetapi kami tetap awasi agar Bantuan Pangan ini tersalurkan kepada masyarakat yang layak untuk menerima," ujarnya.
3.300 KPM di Dua Kelurahan, Total 21.146 Penerima di Kota Bitung
Wakil Pemimpin Wilayah Kanwil Bulog Sulut dan Gorontalo, Mohammad Junaedy, menyebut di dua kelurahan yang dikunjungi tercatat 3.300 KPM. Jumlah itu bagian dari sekitar 21.146 penerima bantuan pangan (PBP) di Kota Bitung.
Kepala Dinas Pertanian Kota Bitung, Steven Prok, menjelaskan setiap penerima di dua kelurahan tersebut memperoleh 30 kilogram beras. Jatah itu merupakan akumulasi dari 10 kilogram per bulan.
"Untuk saat ini, penyaluran bantuan beras yang dilakukan yaitu sejak dari Bulan Juli, Agustus, September 3 bulan kepada penerima yang masuk dalam daftar KPM," kata Steven.
Dukungan Fraksi Golkar Bitung
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bitung Cherry Mamesah menyatakan dukungan penuh atas pengawasan yang dilakukan Christiany bersama Anggota DPR Provinsi Sulut Cindy Wurangian. Menurutnya, pemantauan langsung penting agar bantuan pangan komoditas beras sampai ke masyarakat.
Penyaluran bantuan pangan di Bitung masih berlangsung dengan pengawasan berlapis dari legislatif pusat, provinsi, dan daerah. Persoalan akurasi data penerima menjadi catatan yang perlu dibenahi agar penyaluran berikutnya tidak salah sasaran.
