Warga Desa Tonom dan Desa Ibolian di Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, menyepakati perjanjian damai untuk mengakhiri konflik antarkelompok yang berlangsung sejak akhir Januari 2026. Kesepakatan ditandatangani dalam pertemuan di Balai Desa Dumoga Tengah yang dipimpin Bupati, Kapolres, dan Dandim 1303 Bolaang Mongondow. Polda Sulawesi Utara menyebut perjanjian itu sebagai langkah penting menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
BOLAANG MONGONDOW — Kesepakatan damai antara warga Desa Tonom dan Desa Ibolian dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat sejumlah poin. Pertemuan berlangsung pukul 15.00 hingga 17.00 WITA dan dihadiri Karo Ops Polda Sulut Kombes Pol F. Raimond Ukoli, Dansat Brimob, Kakesbang Provinsi Sulut, Kasi Intel Korem 131/Santiago, anggota DPRD Bolmong Ardi Mokodeo, serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan perwakilan kedua desa.
Pengamanan melibatkan personel gabungan Polres Bolmong, Polsek Dumoga, dan Brimob. Seluruh rangkaian pertemuan berjalan tertib hingga penandatanganan kesepakatan.
Kedua Pihak Sepakat Tidak Mengungkit Konflik Lama
Dalam perjanjian, kedua belah pihak sepakat mengakhiri pertikaian dan tidak mengungkit kembali konflik yang telah terjadi. Mereka berkomitmen mewujudkan kehidupan damai dan tidak mengulangi keributan.
Kesepakatan juga memuat komitmen menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib apabila ada oknum yang melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah kedua desa bertanggung jawab mengorganisir para pelaku perkelahian, sementara warga yang kembali membuat keributan akan diproses sesuai ketentuan hukum.
CCTV hingga Lampu Penerangan di Wilayah Perbatasan
Pemerintah daerah akan meningkatkan pengamanan melalui pemasangan CCTV di wilayah perbatasan Desa Tonom dan Desa Ibolian. Penambahan lampu penerangan turut disepakati untuk menunjang pengawasan.
Pemerintah desa dan masyarakat juga sepakat menghentikan penjualan serta peredaran minuman keras. Poin lain mencakup penertiban knalpot racing dan pemberian jaminan keamanan bagi warga di kedua desa.
Senjata Rakitan dan Senjata Tajam Diserahkan dalam Sepekan
Kesepakatan mewajibkan pengumpulan senjata rakitan dan senjata tajam dalam waktu satu minggu ke depan. Senjata tersebut diserahkan kepada pemerintah desa.
Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Steidy Raranta menyatakan perjanjian damai menjadi komitmen bersama membangun kembali hubungan harmonis antarmasyarakat.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat," ujar Kombes Pol Steidy.
Ia menegaskan Polri bersama pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat akan terus melakukan pengamanan serta pemantauan pascakonflik.
"Yang paling utama adalah menjaga perdamaian ini secara bersama-sama, jangan ada lagi tindakan yang dapat memicu konflik. Apabila terjadi persoalan, mari diselesaikan melalui jalur yang tepat dan tidak dengan kekerasan," katanya.
