SITARO — Penyusunan materi teknis hingga Rancangan Peraturan Kepala Daerah RDTR dikerjakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dokumen itu diposisikan sebagai pedoman pembangunan daerah yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Plt Bupati Sitaro Heronimus Makainas menyatakan komitmen pemerintah kabupaten terhadap penataan ruang yang tertib dan berwawasan lingkungan. Pernyataan itu disampaikannya di hadapan peserta konsultasi publik.
"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro berkomitmen mendorong terwujudnya tata ruang yang tertib, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan sebagai landasan dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan," ungkap Makainas.
Wilayah yang menjadi fokus perencanaan meliputi Kecamatan Siau Barat, Siau Timur, Siau Tengah, dan Siau Timur Selatan. Keempatnya dibahas dengan mempertimbangkan kesesuaian pemanfaatan lahan serta aspek perlindungan lingkungan.
Penataan ruang di Sitaro tidak hanya mengatur pemanfaatan wilayah. Dokumen ini juga menjadi fondasi menjaga keseimbangan antara pembangunan, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Konsultasi publik dan FGD dibuka untuk menampung masukan dari berbagai pihak. Makainas berharap kebijakan tata ruang yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah Sitaro.
"Melalui konsultasi publik dan FGD ini, berbagai masukan dari pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkaya substansi dokumen RDTR dan KLHS sehingga kebijakan tata ruang yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah Sitaro," harapnya.
Kegiatan di Hotel Jakarta itu juga dihadiri Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro Eddy Salindeho dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sitaro Dr. Indra Purukan.
Konsultasi Publik I dan FGD I menjadi bagian dari rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tata ruang. Tahapan ini mendahului pembahasan rancangan peraturan kepala daerah yang akan menjadi payung hukum pemanfaatan ruang di empat kecamatan tersebut.