Kementerian Pertanian menetapkan hilirisasi tujuh komoditas strategis nasional sebagai program prioritas lima tahun ke depan, dengan kelapa menjadi salah satu fokus utama. Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, Mutiara Sari, menyatakan alokasi APBN tahun ini untuk kawasan kelapa mencapai sekitar 151 ribu hektare, terbesar dibandingkan periode sebelumnya. Program tersebut akan dijalankan secara simultan mulai dari penguatan peremajaan di hulu hingga pembangunan pabrik hilirisasi.
MANADO — Kementerian Pertanian mempercepat program hilirisasi perkebunan dengan menempatkan kelapa sebagai salah satu dari tujuh komoditas strategis nasional. Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, Mutiara Sari, menyampaikan hal itu usai Musyawarah Nasional Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa di Manado.
Mutiara menyebut arah kebijakan Menteri Pertanian menargetkan hilirisasi berjalan optimal dalam lima tahun ke depan. Peremajaan di hulu menjadi langkah pertama yang akan diperkuat sebelum menyentuh sektor pengolahan.
Pemerintah mengalokasikan APBN untuk sekitar 151 ribu hektare kawasan kelapa pada tahun ini. Menurut Mutiara, jumlah tersebut merupakan alokasi terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Jadi tahun ini ada sekitar 151 ribuan hektare alokasi APBN untuk kawasan kelapa dan ini alokasi terbesar dibandingkan sebelum-sebelumnya dan akan dilanjutkan di tahun depan karena masih menjadi program prioritas Kementan," kata Mutiara.
Kelapa tetap masuk daftar program prioritas Kementan sehingga pendanaan peremajaan akan berlanjut pada tahun berikutnya. Peremajaan tanaman tua menjadi kunci menjaga pasokan bahan baku bagi industri hilirisasi.
Kementan mendorong peran Badan Usaha Milik Negara, salah satunya PTPN, dalam menjalankan program hilirisasi kelapa. Komitmen tersebut akan dituangkan dalam draf Instruksi Presiden yang tengah disiapkan.
"Jadi memang sudah ada komitmen-komitmen yang akan kita tuangkan dalam draf Inpres nantinya dan itu akan kita inisiasi salah satunya untuk mendorong hilirisasi kelapa dengan membangun pabrik. Itu yang saat ini sedang bergulir untuk peraturannya," ujar Mutiara.
Pembangunan pabrik pengolahan menjadi bagian dari rencana besar pemerintah untuk menaikkan nilai tambah kelapa di dalam negeri. Regulasi pendukung masih dalam proses penyusunan.
Mutiara menilai harga kelapa Rp 5.000 per butir masih tergolong murah. Seluruh bagian kelapa bisa dijual, terutama jika diolah menjadi produk akhir seperti virgin coconut oil (VCO) yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi.
Kementan juga mendorong kajian tata niaga kelapa agar rantai pasok lebih efisien. Penguatan hulu tetap menjadi fokus utama meski hilirisasi terus digenjot.
"Jadi program kita akan seperti itu, tapi kita akan fokus untuk penguatan hulunya," kata Mutiara menambahkan.
Munas Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya dari Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Utara. Perwakilan Provinsi Gorontalo, akademisi, serta peneliti turut hadir dalam forum tersebut.
Koalisi ini menjadi wadah koordinasi daerah penghasil kelapa dalam menyusun kebijakan bersama. Hasil munas akan menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan program hilirisasi kelapa nasional.