SULAWESI UTARA — Kementerian Komunikasi dan Digital menolak seruan perlambatan riset kecerdasan buatan yang digaungkan sejumlah bos perusahaan AI global. Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan Indonesia lebih memilih pendekatan safety by design agar inovasi AI tetap berjalan dengan mitigasi risiko yang memadai. Posisi ini menempatkan Indonesia berseberangan dengan sebagian pelaku industri AI dunia yang meminta pengembangan model diperlambat.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan sikap resmi pemerintah soal arah pengembangan kecerdasan buatan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Komdigi, Jakarta, Rabu (7/10), menanggapi seruan perlambatan riset AI yang belakangan muncul dari sejumlah eksekutif perusahaan teknologi global.
"Indonesia amat setuju, bukan dengan perlambatan AI, tapi bagaimana melakukan safety by design untuk AI dengan lebih hati-hati," kata Meutya.
Ia menilai persoalan utama bukan pada kecepatan riset, melainkan pada ada atau tidaknya rancangan keamanan yang menyertai pengembangan teknologi tersebut sejak awal.
Meutya menyebut sejumlah pakar telah menyoroti bagaimana teknologi AI saat ini belum membawa safety by design yang mencukupi. Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan yang lebih berhati-hati, bukan penghentian atau perlambatan riset.
"Jadi yang ada bukan perlambatan, tapi yang sekarang itu bablas," ujarnya.
Menurutnya, teknologi canggih tetap perlu diberi waktu yang sepantasnya untuk berkembang. Namun proses itu tidak boleh berjalan tanpa mitigasi risiko yang benar.
"Mungkin bukan perlambatan, tapi Indonesia termasuk negara yang mendorong agar AI, inovasi di dalam AI, dilakukan dengan lebih hati-hati dan safety by design," jelas Meutya.
Wacana perlambatan riset AI mencuat setelah CEO Anthropic Dario Amodei meminta perusahaan AI memperlambat peningkatan kemampuan model mereka. Seruan itu muncul menyusul peringatan sejumlah peneliti soal risiko eksistensial dari perkembangan AI.
CEO OpenAI Sam Altman dan pemilik xAI Elon Musk kemudian secara terbuka mendukung permintaan Amodei. Dukungan dari nama-nama besar itu membuat perdebatan soal kecepatan inovasi AI makin luas, termasuk di kalangan pembuat kebijakan.
Namun tidak semua pihak sepaham. CEO Meta Mark Zuckerberg menilai persaingan pasar dan potensi tanggung jawab hukum sudah menjadi insentif yang cukup bagi perusahaan AI untuk menjaga keamanan sistem masing-masing.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengecilkan kekhawatiran terhadap potensi bahaya AI, bahkan menyebutnya sebagai hoaks. Ia menyatakan AS sudah memiliki sejumlah guardrails untuk teknologi tersebut.
Trump juga memperingatkan bahwa keraguan berlebihan terhadap pengembangan AI justru bisa menguntungkan China. Pandangan serupa soal risiko regulasi berlebihan disampaikan sejumlah eksekutif teknologi, termasuk CEO Nvidia Jensen Huang, yang menilai aturan ketat dapat menghambat daya saing perusahaan AS.
Bagi pelaku bisnis digital dan startup AI di Indonesia, posisi Komdigi ini memberi sinyal bahwa ruang inovasi tetap terbuka. Yang dituntut pemerintah adalah penerapan prinsip keamanan sejak tahap desain, bukan pembatasan laju pengembangan produk.