Pemprov Sulawesi Utara menegaskan pendatangan cabai dari luar daerah tidak dimaksudkan melemahkan petani lokal, melainkan kebijakan jangka pendek untuk menjaga pasokan dan menekan harga. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Sulut, Jimmy Ringkuangan, menyampaikan hal itu di Manado menyusul lonjakan harga cabai rawit yang mencapai Rp140.000 per kilogram pada 11 September 2026. Inflasi Sulawesi Utara Agustus 2026 tercatat 3,99 persen secara tahunan, dengan cabai rawit sebagai salah satu pemicu utama.
MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menempatkan pendatangan cabai dari luar daerah sebagai instrumen stabilisasi harga, bukan bentuk keberpihakan kepada kepentingan tertentu. Jimmy Ringkuangan menegaskan kebijakan tersebut bersifat sementara dan terukur, dengan tujuan utama menjaga ketersediaan pasokan serta melindungi daya beli masyarakat.
Pernyataan itu muncul setelah harga cabai rawit di pasar Sulawesi Utara melonjak tajam dalam beberapa pekan terakhir. Data Badan Pusat Statistik mencatat inflasi provinsi ini pada Agustus 2026 mencapai 3,99 persen secara tahunan, dan cabai rawit menjadi salah satu komoditas penyumbang tekanan terbesar.
Bank Indonesia mencatat cabai rawit menyumbang sekitar 0,33 persen terhadap inflasi bulanan Agustus. Tekanan harga berlanjut ke September seiring menurunnya produksi akibat kekeringan di sentra produksi lokal maupun Gorontalo, yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan utama bagi Sulawesi Utara.
Pada 11 September 2026, harga cabai rawit dari Gorontalo tercatat menembus sekitar Rp140.000 per kilogram. Angka itu jauh di atas harga normal dan memukul daya beli rumah tangga di sejumlah kota.
"Kondisi tersebut berkaitan dengan menurunnya produksi akibat kekeringan, baik di sentra produksi lokal maupun Gorontalo yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pasokan Sulawesi Utara," ujar Jimmy.
Pada tahap awal, Pemprov Sulut mendatangkan 2,4 ton cabai rawit dari Probolinggo, Jawa Timur. Komoditas itu disalurkan ke beberapa pasar sebagai penetrasi pasar untuk memperkuat suplai di tingkat pedagang.
Pemilihan Probolinggo mempertimbangkan ketersediaan pasokan, harga di daerah produsen, serta karakteristik cabai yang dinilai relatif sesuai dengan preferensi konsumen Sulawesi Utara. Distribusi antardaerah ini dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara.
Langkah tersebut mengacu pada kebijakan Badan Pangan Nasional yang menggunakan Fasilitasi Distribusi Pangan untuk memobilisasi komoditas dari wilayah surplus menuju daerah yang mengalami kekurangan pasokan atau tekanan harga.
Jimmy menekankan pemerintah berkewajiban menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, kebijakan pendatangan cabai dari luar daerah tidak menghapus peran petani lokal.
"Pemerintah berkewajiban menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen," ujarnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan kepada kepentingan tertentu. Pendatangan cabai, katanya, murni respons atas gejolak harga yang terjadi di pasar.
"Kebijakan ini bukan bentuk keberpihakan kepada kepentingan tertentu dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan petani cabai Sulawesi Utara," tegas Jimmy.
Pada September 2026, Bapanas kembali menegaskan mobilisasi stok cabai dari daerah surplus menuju daerah berharga tinggi sebagai salah satu instrumen meredam fluktuasi harga. Pemprov Sulut belum menyebut berapa volume tambahan yang akan didatangkan pada tahap berikutnya.