MANADO — Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan postur RAPBD 2027 tidak disusun berdasarkan asumsi optimistis, melainkan menyesuaikan kapasitas pendapatan yang benar-benar bisa diraih daerah. Angka pendapatan Rp 3,24 triliun dan belanja Rp 3,04 triliun itu selaras dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Penyampaian penjelasan Ranperda APBD Sulut 2027 berlangsung bersamaan dengan pengambilan keputusan Ranperda RAPBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sulut.
Selain dua angka utama tersebut, Pemprov Sulut menganggarkan penerimaan pembiayaan Rp 41,23 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 240,62 miliar. Selisih antara pendapatan dan belanja menunjukkan ruang fiskal yang tetap dijaga agar defisit tidak melebar.
Gubernur menyebut komponen dana transfer ke daerah (TKD) masih berpotensi berubah. Alokasi definitif dari pemerintah pusat seperti DAU, DBH, dan DAK belum ditetapkan secara final.
"Postur anggaran ini masih dapat mengalami penyesuaian pada komponen dana transfer ke daerah (TKD) mengingat alokasi definitif dari pemerintah pusat seperti DAU, DBH, dan DAK belum ditetapkan secara final," kata Gubernur.
Begitu pemerintah pusat menerbitkan alokasi TKD, postur RAPBD 2027 wajib disesuaikan pada tahap pembahasan. Penyesuaian itu, menurut Gubernur, harus dilakukan secara transparan dan tetap menjaga konsistensi terhadap delapan prioritas pembangunan daerah.
Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat menjadi salah satu acuan yang tidak boleh dikorbankan dalam proses penyesuaian tersebut.
"Pemprov Sulut berkomitmen dan tetap memprioritaskan alokasi belanja yang proporsional dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," ujar Gubernur.
Delapan prioritas pembangunan daerah menjadi rambu utama dalam menentukan arah belanja Pemprov Sulut. Alokasi diarahkan agar proporsional dan menyentuh langsung kebutuhan warga, terutama layanan dasar.
Dengan pendapatan yang dianggarkan Rp 3,24 triliun dan belanja Rp 3,04 triliun, ruang belanja daerah sepenuhnya bergantung pada realisasi pendapatan asli daerah serta kepastian transfer pusat. Pembahasan tahap berikutnya di DPRD akan menentukan apakah postur ini bertahan atau bergeser mengikuti alokasi definitif dari Jakarta.