SULAWESI UTARA — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta pembatalan perombakan besar-besaran pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Permintaan itu muncul setelah ditemukan sejumlah nama yang diduga melompati proses assessment talent management dalam rotasi pada 10 September lalu. Kedua dirjen menilai sinyal yang ditimbulkan dari proses itu buruk bagi pegawai yang mengikuti seleksi secara resmi.
Permintaan pembatalan disampaikan Bimo usai menghadiri acara International Tax Conference di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Ia menyebut ada nama-nama yang tidak mengikuti proses assessment talent management namun tetap masuk dalam daftar rotasi.
"Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo, dikutip Detikfinance.
Perombakan yang dimaksud menyasar sejumlah lapis jabatan di Kemenkeu, mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon. Mayoritas posisi yang dirotasi berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Bimo menegaskan penolakan bukan soal substansi rotasi, melainkan soal proses. Ia menilai masuknya nama tanpa assessment merusak kepercayaan pegawai yang sudah menempuh ujian dan talent management secara berjenjang.
"Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegasnya.
Menurut Bimo, pejabat yang terindikasi melompati proses assessment akan langsung dikeluarkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula. Sementara pejabat lain yang memenuhi syarat tetap pada hasil rotasi.
"Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap. (Jadi balik ke posisi awal?) iya," terang Bimo.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan masih mempelajari proses dan keputusan yang diambil Purbaya, termasuk pelantikan sejumlah pejabat. Ia menunggu masukan dari seluruh unit eselon I sebelum menentukan langkah berikutnya.
"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Suahasil menjelaskan penunjukan pejabat di Kemenkeu melibatkan sejumlah tahapan dan dilakukan lintas unit. Sejumlah posisi membutuhkan koordinasi antarunit eselon I sehingga tidak bisa diputuskan sepihak.
"Ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," katanya.
Purbaya menilai keputusannya merombak ratusan pejabat di Kemenkeu turut menjadi pemicu pencopotannya sebagai menteri keuangan. Ia menyampaikan hal itu usai acara serah terima jabatan di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
"Sebagian iya (karena perombakan pejabat tersebut)," ujar Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menepis spekulasi bahwa pemecatannya dilatarbelakangi gesekan atau konflik internal dengan anak buah di Kemenkeu. Ia menegaskan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Enggak ada gesekan. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup," ujar Purbaya.
Permintaan pembatalan dari dua dirjen menempatkan Kemenkeu pada titik uji komitmen reformasi birokrasi. Proses assessment talent management selama ini menjadi dasar promosi dan rotasi di lingkungan kementerian, terutama di DJP dan DJBC yang mengelola penerimaan negara.
Bagi pegawai yang sudah menempuh tahapan seleksi, keputusan Suahasil menentukan apakah hasil rotasi 10 September dipertahankan seluruhnya, di