MANADO — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut) resmi memetakan 11 program prioritas untuk menggerakkan roda ekonomi syariah di daerah, Kamis (pekan ini). Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada literasi, tetapi juga menyentuh aspek produksi, sertifikasi, hingga akses pasar bagi pelaku usaha.
Kepala BI Perwakilan Sulut, Joko Supratikto, memaparkan bahwa program-program ini dirancang untuk membangun ekosistem halal yang terintegrasi. "Ada 11 program yang terus dilakukan yakni yang pertama, sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan dan pengembangan Halal Center di Sulut," ujarnya di Manado.
Dari sebelas program tersebut, sebagian besar menyasar pada penguatan kapasitas produsen dan jaminan produk halal. BI Sulut tidak hanya mendorong sertifikasi halal bagi produk UMKM, tetapi juga menargetkan fasilitas pemotongan hewan.
Sertifikasi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU/RPH-U) menjadi salah satu poin krusial. Jasa penyembelihan masuk dalam kategori produk yang dipersyaratkan oleh regulasi jaminan produk halal di Indonesia, sehingga wajib memiliki sertifikat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Program lain yang tak kalah penting adalah pengembangan komoditas pangan halal berbasis pesantren. BI Sulut akan mereplikasi model bisnis pemberdayaan usaha pesantren untuk komoditas pangan strategis di Sulut, sekaligus membangun ekosistem pangan halal (Infratani) untuk komoditas unggulan daerah.
Di sektor keuangan sosial, BI Sulut juga menginisiasi Gerakan Lelang Wakaf dalam rangkaian Host Festival Ekonomi Syariah (FESyar). Selain itu, terdapat program pelatihan untuk memperoleh sertifikasi nazhir, sebuah uji kompetensi resmi bagi pengelola harta wakaf agar memiliki kemampuan profesional dalam mengelola aset wakaf.
Untuk memastikan produk halal terserap pasar, BI Sulut akan memfasilitasi penjualan UMKM dalam kegiatan FESyar dan Road to Festival Ekonomi Syariah (RtF). Pendampingan pelaku usaha syariah juga dilakukan agar lolos kurasi, termasuk penguatan kapasitas dan perluasan akses pasar.
Pada sisi pembiayaan, program terakhir yang dicanangkan adalah memfasilitasi pembiayaan UMKM pada kegiatan strategis. Targetnya jelas, mendorong UMKM di Sulut agar bisa naik kelas melalui akses permodalan yang lebih luas. Seluruh program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.