MANADO — Enam langkah strategis dikunci dalam penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Utara. Targetnya tegas: literasi dan inklusi keuangan menyentuh angka 94,54 persen dalam lima tahun ke depan.
Asisten II Pemprov Sulut Jemmy Ringkuangan menyampaikan komitmen itu di Manado, Kamis. Langkah pertama yang ditegaskan adalah peningkatan literasi dan inklusi keuangan guna mencapai target daerah sebesar 94,54 persen pada 2029.
Selain literasi, ada lima poin lain yang ikut diperkuat. Seluruhnya dirancang untuk memperluas akses pembiayaan hingga ke pelosok desa dan kawasan kepulauan.
Gubernur Sulut meminta seluruh bupati dan wali kota mengambil peran nyata dalam implementasi program di masing-masing wilayah. Fokusnya pada peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan UMKM, dan optimalisasi potensi ekonomi daerah.
Sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi kata kunci. Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan dinilai bakal mempercepat perluasan akses keuangan yang inklusif di Sulut.
Ringkuangan menegaskan bahwa Sulawesi Utara dan Gorontalo memiliki hubungan sejarah, budaya, perdagangan, dan konektivitas yang saling melengkapi. Kedua provinsi disebut punya peluang besar untuk tumbuh bersama bila ditopang sistem keuangan yang inklusif dan efisien.
Semangat yang tumbuh di Sulut disebutnya akan menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan utara Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Meski optimisme tinggi, sejumlah pekerjaan rumah masih terbentang. Banyak pelaku UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan formal, dan tingkat literasi keuangan di sejumlah wilayah—khususnya daerah kepulauan—masih rendah.
Percepatan transformasi digital juga menjadi perhatian. Targetnya, layanan keuangan mampu menjangkau petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro hingga ke pelosok.
Ringkuangan menekankan bahwa akses keuangan bukan sekadar membuka rekening atau menyalurkan kredit. Lebih dari itu, akses keuangan menjadi instrumen pembangunan untuk memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan produktivitas, mengurangi kesenjangan, serta mempercepat transformasi ekonomi di Sulut.